Pada beberapa kasus sengketa gadai antara penggadai dan penerima gadai di zaman yang serba transaksional, perlu kembali disegarkan konsep dasar yang ditawarkan oleh fikih. Fakta di lapangan pun menunjukkan bahwa lebih banyak praktisi perbankan syariah menawarkan akad gadai (rahn) daripada deretan akad lain yang disajikan kepada anggotanya untuk jaminan piutang.
Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk mengonsepkan kembali akad gadai di bank agar sesuai dengan semangat perbankan modern. Tulisan ini bertujuan memberikan gambaran informasi tentang pola yang dipakai dalam transaksi gadai di zaman klasik, khususnya pada kajian yang ditasawurkan Syaikh Zainuddin Al-Malibari dalam karyanya Fathul Mu’in.
Mengurai Polemik Sengketa Akad Gadai
Saat seseorang butuh uang dan memiliki barang berharga (aset yang bernilai), ada banyak solusi yang ditawarkan agama, di antaranya: menjual barang berharganya lalu uangnya dipakai untuk kebutuhan (bai’); berutang kepada saudara dan teman dekat dengan tetap mempertahankan asetnya (qardh); atau berutang kepada orang sekitar dengan jaminan aset yang diserahkan dalam kesepakatan waktu tertentu, yang kemudian disebut gadai (rahn).
Pada pembahasan gadai ini, ada banyak kemungkinan terjadi konflik ketika aset tersebut (marhun) telah diserahkan oleh penghutang (rahin) kepada penerima gadai atau pemberi utang (murtahin).
Misalnya, terdapat kasus murtahin mengaku bahwa barang tersebut bukan digadai, melainkan dijual atau disewakan, ketika di kemudian hari rahin (penggadai) melakukan validasi atas asetnya bahwa aset tersebut digadai. Dalam konteks ini, murtahin seolah menolak disebut gadai, misalnya dengan mengaku akad sewa agar bisa memanfaatkannya sebagai hasil sewaan.
Kemungkinan seperti ini sangat mungkin terjadi karena beberapa alasan, di antaranya:
- Aset yang diserahkan sebagai jaminan (marhun) dalam kebanyakan akad gadai (rahn) lebih bernilai daripada utang yang dipinjamkan (marhun bih).
- Murtahin (penerima gadai) memberikan utang kepada pihak penggadai (rahin) karena aset yang diserahkan (marhun).
- Sangat tidak mungkin penerima gadai (murtahin) berasaskan ta’awun dalam memberikan pinjaman utang kepada rahin, karena apabila berasaskan ta’awun, cukup dengan akad utang-piutang biasa (qardh).
- Penggadai membutuhkan mata uang (tsaman) yang lebih sedikit daripada nilai aset (marhun) yang digadaikan, sehingga tidak memilih menjualnya secara biasa.
Pada konteks sengketa gadai seperti di atas, yaitu antara murtahin dan rahin yang saling mengaku atas status sebuah aset, siapakah yang dimenangkan? Penerima gadai ataukah penggadai?
Status Barang Sengketa Gadai
Status akad aset gadai yang diperselisihkan dalam konteks di atas, dalam fikih, dimenangkan oleh penggadai (rahin). Ada nalar yang menarik dalam konteks ini. Syaikh Zainuddin Al-Malibari menguraikan bahwa asal terjadinya rahn adalah penggadai (rahin). Akhirnya, sumpah untuk membenarkan sebuah pengakuan hanya tertuju pada penggadai. Murtahin dalam konteks ini tidak dianggap, bagaimanapun pengakuannya.
Sebab, dalam konteks ini sangat tidak mungkin rahin berbohong, sementara penerima gadai (murtahin) sangat berpotensi berbohong. Misalnya, dalam beberapa kasus lain seperti murtahin mengaku aset tersebut adalah barang sewaan, bukan gadai, tentunya mana mungkin pemilik barang yang disewakan dituntut mengembalikan utang untuk membebaskan aset seperti yang dilakukan penggadai? Dalam akad sewa, justru pemilik aset yang dibayar dengan nilai harga tertentu.
Atau jika murtahin mengaku aset tersebut telah dijual kepadanya, tentu mana mungkin rahin (penggadai) bertujuan membayar utang untuk membebaskan aset apabila barang tersebut dijual? Maka, dalam konteks fikih, rahin lebih masuk akal apabila disumpah dan pengakuannya dipegang.
Atau misalnya murtahin tidak menerima pembayaran utang dari rahin senilai 1 juta karena menuntut bahwa rahin berutang sejumlah 2 juta, tentu yang dimenangkan adalah rahin atau penggadai, karena mana mungkin rahin membayar dengan jumlah yang tidak sesuai kesepakatan sementara asetnya (marhun) ada pada murtahin? Keputusan rahin justru akan lebih merugikan jika ia berbohong, karena terjadinya konflik.
Atau misalnya murtahin dan rahin berbeda pengakuan atas kadar barang yang digadaikan. Seperti murtahin mendakwa bahwa ia menerima barang gadaian berupa tanah beserta tanaman di atasnya, sementara rahin mengatakan ia menggadaikan hanya tanahnya saja. Maka tetap yang dimenangkan adalah pengakuan penggadai (rahin). Sebab, bagaimana mungkin rahin berbohong, sementara aset tersebut miliknya dan akan ada potensi konflik yang justru merugikan dirinya sendiri?
Pada intinya, aset yang dijadikan jaminan utang yang dimiliki rahin kepada murtahin adalah aset yang sejak awal dipastikan diharapkan kembali ke pangkuan penggadai (rahin). Sebab, secara akal perhitungan transaksional, apabila barang tersebut memang bertujuan dijadikan tsaman, bukan lagi aset, maka dijual justru lebih menguntungkan.
Sumpah Rahin (Penggadai) sebagai Penyelamat
Atas kasus-kasus di atas, apabila konflik terus berlanjut maka rahin disumpah. Murtahin tidak mungkin disumpah. Sebab, secara nalar awam saja, mana mungkin terjadi sumpah dari keduanya pada konteks muamalah seperti ini? Apabila keduanya sama-sama bersumpah, solusi konflik tidak akan selesai. Saling bersumpah jadinya, tidak menemukan titik terang.
Maka fikih menggunakan nalar kaidah fikih seperti di atas: apabila terjadi perbedaan atau keraguan, maka kembali kepada asal dengan pertimbangan, tolok ukur dan takaran dalam paparan di atas.
Kasus dan solusi seperti ini, untuk dunia perbankan syariah zaman modern, tidak mungkin terjadi, apabila proses transaksi lebih transparan dan akuntabel. Seperti setiap penggadai akan menandatangani di atas kertas.
*Kajian LBM Sumber Baru
Referensi
- Fathul Mu’in
- I’anah ath-Thalibin
Wallahu a’lam.