Pada kajian ini, saya ingin mengulas bagaimana nalar imajinatif (apabila istilah ini boleh dipakai) yang diurai dalam kitab Fathul Mu’in. Ada sebuah uraian menarik dari Syaikh Zainuddin Al-Malibari dalam menjelaskan sengketa status aset gadai.
Kata Syaikh Zainuddin Al-Malibari: “Apabila ada penerima gadai (Murtahin) yang mengaku telah menerima aset gadai (Marhun) atas seizin pemilik aset gadai (Rahin), sementara pemilik aset gadai (Rahin) mengatakan bahwa barang tersebut di-ghasab, dipinjamkan, atau disewakan, maka pengingkaran dari pemilik aset gadai (Rahin) tersebut perlu disumpah (sementara penerima gadai (Murtahin) tidak).”
Ada tiga kemungkinan opsi yang disajikan Syaikh Zainuddin Al-Malibari atas pengingkaran pemilik aset gadai (Rahin) apabila kasus tersebut terjadi, yaitu: di-ghasab, dipinjamkan, atau disewakan. Akan tetapi, fokus kajian ini adalah aset gadai yang di-ghasab.
Ghasab Aset Gadai
Di zaman seperti sekarang, orang yang menjadi penerima aset gadai (Murtahin) untuk memberikan hutang kepada penggadai (Rahin) adalah sesuatu yang sulit digambarkan apabila dikatakan barang aset yang diterima oleh penerima gadai (Murtahin) adalah hasil ghasab (menerima tanpa izin). Karena yang jelas, penggadai (Rahin) telah menerima uang yang dihutang olehnya, maka otomatis aset tersebut diserahkan sebagai jaminan kepada penerima gadai (Murtahin).
Misalnya, Umar berhutang kepada Zaid. Agar Zaid lebih tenang saat memberi hutang, akhirnya Umar menyerahkan jaminan aset yang dimilikinya dengan perjanjian masa tiga bulan untuk melunasi hutangnya. Apabila ternyata tidak bisa melunasi saat jatuh tempo, maka barang tersebut bisa dijual untuk melunasinya sebagaimana ketentuan syari’at (bukan komersial).
Dalam praktik gadai seperti yang dilakukan Umar dan Zaid tersebut, susah digambarkan apabila dikatakan Zaid menerima aset yang diserahkan Umar adalah aset ghasab (dikuasai tanpa izin). Ghasab dalam fikih adalah menguasai hak orang lain sekalipun hanya berupa kemanfaatan (tidak menguasai).
Tetapi, jika kita menalar lebih jauh, aset gadai (Marhun) yang diklaim sebagai aset ghasab oleh penggadai (Rahin), yaitu Umar, bukan tidak mungkin apabila yang diserahkan adalah aset tidak bergerak. Dan juga, dalam kasus penerima gadai (Murtahin) yang menggasab seperti Zaid ini, berarti sejak awal akadnya adalah hutang biasa, bukan akad gadai (karena dalam Fathul Mu’in juga dijelaskan bahwa syarat aset yang digadai adalah penerimaannya atas seizin penggadai (Rahin)).
Kasus yang bisa ditangkap dalam konteks ini, misalnya, Rojul berhutang uang kepada Fulan dengan perjanjian waktu. Untuk memberikan rasa tenang kepada Fulan, akhirnya Rojul menyampaikan: “Nanti kalau sudah waktunya ternyata saya tidak punya uang untuk melunasi, toko beserta tanahnya punyaku di sana itu akan aku jual (aset tidak bergerak) dan uang hasil penjualannya akan aku serahkan kepadamu.” Akhirnya, atas dasar pernyataan Rojul ini, Fulan memberikan hutangan. Berselang beberapa waktu setelahnya, yaitu saat jatuh tempo, Rojul benar-benar tidak bisa melunasi. Akhirnya yang terjadi, Fulan memboikot toko milik Rojul tanpa seizinnya atas dasar aset gadai.
Pada kasus dalam konteks tersebut, Fulan disebut ghasab. Sebagai pemilik toko, Rojul tentu tidak menerima jika hal tersebut terjadi, sebab urusan hutang dengan Fulan dan kepemilikan toko adalah dua hal yang berbeda. Dalam perjanjian awal memang Rojul berkomitmen akan menjualnya jika saat jatuh tempo tidak bisa melunasinya, tetapi dakwaan Fulan sebagai aset gadai adalah klaim yang tidak bisa diterima karena tidak ada penyerahan (Qabd)
Mediasi Akhir
Mediasi yang dilakukan Rojul (Penghutang/Penggadai (Rahin)) kepada Fulan (Pemberi Hutang/Murtahin fiktif), jika mengalami kebuntuan, maka solusi status sengketa aset tersebut adalah dengan pengambilan sumpah yang dilakukan penghutang, sementara pemberi hutang tidak ada sumpah. Akhirnya, pengambilan sumpah tersebut berarti menjadi titik akhir kemenangan penghutang atas pengingkarannya, dan pemberi hutang tidak dianggap
Wallahu a’lam.